Melihat Kondisi! Program MBG Dikritik di DPD RI, Iniloh tanggapan Menkeu Purbaya

Persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI. Habib Ali Alwi menyampaikan bahwa program ini memiliki viralitas yang luar biasa, namun ia menyoroti perlunya kepekaan pemerintah terhadap skala prioritas di tengah musibah yang melanda sejumlah daerah. Saat musibah terjadi di Aceh, Padang, dan Sumatera, para anggota dewan yang turun ke lapangan melihat kondisi memprihatinkan di mana bantuan sangat dibutuhkan. Menurutnya, pemerintah harus lebih mengutamakan penanganan pascabencana di wilayah-wilayah tersebut dibandingkan dengan program MBG yang dinilai belum menjadi prioritas mendesak saat itu.

Habib Ali Alwi mendesak agar tata kelola program MBG dihentikan sementara untuk dilakukan kajian ulang yang lebih komprehensif. Ia menekankan bahwa meskipun program ini merupakan niat baik dari Presiden, namun implementasi yang kurang tepat di lapangan dapat menimbulkan risiko korupsi dan berdampak buruk bagi citra Presiden. Ia menyarankan agar sebagian anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun dialihkan untuk menyelesaikan persoalan pemulihan daerah yang lebih mendesak, sehingga negara dapat menunjukkan kepekaan yang nyata di hadapan masyarakat.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari lembaga legislatif. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan ruang bagi kritik dan saran sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyesuaikan pelaksanaan program agar selaras dengan kondisi di lapangan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan fiskal negara. Purbaya juga menyampaikan bahwa Presiden adalah sosok yang taktis dan cerdas dalam merespons masukan serta menyesuaikan strategi pembangunan nasional agar tetap tepat sasaran.